SURABAYA – Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Madiun tberpartisipasi dalam Kelas Kebijakan Publik Seri 3 yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Timur di Gedung KH Mas Mansur PWM Jawa Timur, Sabtu (4/7).
Kegiatan ini diikuti peserta dari seluruh PDA se-Jawa Timur sebagai upaya memperkuat kapasitas kader ‘Aisyiyah dalam memahami dan mengawal kebijakan publik.
Ketua LPPA PWA Jawa Timur, Afidah Sufriani, M.A., Ph.D., menjelaskan, bahwa Kelas Kebijakan Publik merupakan program berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kader ‘Aisyiyah agar mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara tepat, berbasis data, dan berkontribusi dalam proses penyusunan kebijakan publik.
Mewakili Ketua PWA Jawa Timur, Sekretaris PWA Jawa Timur Dr. Nur Mukaromah, M.M.Kes., menegaskan bahwa peran ‘Aisyiyah tidak hanya diwujudkan melalui amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam proses lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti kemiskinan, stunting, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, hingga ketahanan keluarga memerlukan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Karena itu, kader ‘Aisyiyah perlu memiliki kemampuan melakukan advokasi, menyampaikan gagasan, serta membangun komunikasi dengan para pengambil kebijakan.
Pada sesi utama, narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, memaparkan pentingnya pembangunan yang responsif gender dan inklusif. Ia mendorong organisasi perempuan, termasuk ‘Aisyiyah, untuk aktif memanfaatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ruang menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama terkait isu pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak, penanggulangan stunting, hingga pemberdayaan kelompok rentan.
Peserta juga memperoleh pengalaman berharga melalui paparan praktik baik dari PDA Bojonegoro dan PDA Probolinggo yang berhasil mendorong lahirnya kebijakan daerah tentang pencegahan perkawinan anak.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Dedi Irwansyah mengajak organisasi masyarakat untuk aktif mengawal seluruh tahapan perencanaan pembangunan agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat demokrasi yang partisipatif.
Keikutsertaan PDA Kota Madiun dalam kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat kapasitas kader ‘Aisyiyah di daerah. Bekal yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam mengawal berbagai persoalan masyarakat melalui forum-forum perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah daerah.
Melalui Kelas Kebijakan Publik ini, diharapkan kader ‘Aisyiyah semakin percaya diri menyampaikan aspirasi masyarakat, membangun jejaring dengan para pemangku kepentingan, serta berkontribusi mewujudkan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan, anak, dan kelompok rentan sesuai semangat Islam Berkemajuan.(*)
