MADIUN – Persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan ahan (Karhutla) hadir sebagai tema yang diangkat keynote speaker (pembicara kunci) di 1st Internazionale Conference on SDGs, Innovation, Global, and Local Challenge (ICSIGC 2026) yang digelar Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT), Selasa, 20 Oktober 2026.
Keynote Speaker yang membawa masalah kabut asap lintas batas ini adalah Assoc.Prof. Dr. Mohd. Yusri Ibrahim dari Universitas Trengganu Malaysia (UTM).
Tema yang diusung Guru Besar dari UTM tersebut adalah Beyond Borders and Blame: Developing Human-Centric ASEAN Policies on Transboundary Haze.
Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia maka dapat diartikan Melampaui Batas dan Saling Menyalahkan: Mengembangkan Kebijakan ASEAN yang Berpusat pada Manusia Terkait Kabut Asap Lintas Batas.
Dalam makalah PPT yang dishare kepada peserta konferensi internasional perdana yang dilakukan UMJT, Prof. Mohd Yusri Ibrahim menyampaikan hampir tiga dekade setelah krisis kabut asap tahun 1997 serta adanya Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (AATHP) tahun 2002, diskursus regional masih terjebak di antara aksi saling tuding secara diplomatik dan perdebatan teknis mengenai koordinat titik panas (hotspot) berdasarkan citra satelit.
Mohd Yusri Ibrahim menilai dengan hanya memandang persoalan kabut asap sebagai hal yang semata-mata sebagai sengketa hukum lintas negara atau kegagalan pengelolaan lingkungan, maka para pembuat kebijakan secara sistematis telah mengabaikan persoalan yang paling krusial, yakni dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya.
Tesis inti
Menurut Mohd Yusri Ibrahim, harus ada pemahaman ulang yang mendasar mengenai mengenai kabut asap lintas batas. Arttinya harus dapat dipahami sebagai krisis mendesak yang menyangkut keadilan sosial, martabat manusia, dan kesetaraan publik.
“Tidak sekedar sebagai gesekan administratif antarnegara,” ujar Dosen Faculty of Business, Economics & Social Development UMT tersebut.
Kriminalisasi petani
Terkait Karhutla yang terjadi, Mohd Yusri Ibrahim menilai adanya adanya kriminalisasi petani di pedesaan sebagai pihak yang menyebabkan kebakaran lahan adalah narasi yang dangkal.
Karena kenyataannya, bagi banyak petani skala kecil yang bercocok tanam untuk kebutuhan sendiri, praktik tebas-bakar bukanlah didasari oleh niat jahat, melainkan semata-mata demi kelangsungan hidup ekonomi di tengah ketiadaan teknologi mekanis yang terjangkau untuk pembukaan lahan tanpa pembakaran.
“Menghukum komunitas yang hidup dalam kemiskinan tanpa adanya alternatif ekonomi yang layak, pada dasarnya hanya mengubah krisis lingkungan menjadi krisis kemiskinan yang akut,” terang Mohd.Yusri Ibrahim.
Sehingga menurut Mohd. Yusri Ibrahim, perlu ada pergeseran kebijakan strategis berupa transisi dari tindakan hukuman menjadi insentif bagi komunitas yang terinstitusionalisasi.
Hal tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan pembayaran jasa ekosistem (PES) guna memberi penghargaan terhadap pengelolaan lahan lokal.
Menberi penghargaan terhadap pengelolaan lahan lokal, menyediakan alternatif pembersihan mekanis yang disubsidi negara dan membangun koperasi akar rumput untuk pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.
Kedaulan pasif menjadi kerjasama
Selain pendekatan berkeadilan bagi petani lokal, pencegahan Karhutla yang menimbul kabut asap juga perlu dikembangkan langkah dari kedaulatan pasif menuju investasi serta tanggung jawab bersama.
Hal tersebut, menurut Mohd Yusri Ibrahim dapat dilakukan dengan menafsir ulang prinsip non-intervensi dalam lensa keamanan manusia.
Maksudnya, doktrin tradisional mengenai non-intervensi tidak harus melumpuhkan kerja sama regional. Tapi dengan membingkai ulang krisis melalui perspektif keamanan manusia dengna membuka ruang yang luas bagi bantuan timbal balik, tanpa melanggar kedaulatan nasional.
Refleksi
Refleksi dari persoalan karhutla ini adalah kematangan dan keberhasilan komunitas ASEAN tidak boleh hanya diukur melalui metrik PDB, investasi asing langsung, atau pakta perdagangan bebas.
“Namun melalui kapasitas kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap anak di seluruh wilayah kita dapat menghirup napas yang dalam dan sehat,” ujar Mohd. Yusri Ibrahim. (*)





