MADIUN – Diskusi Publik Menuju Aksi Evaluasi 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran yang dilaksanakan BEM Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT) menghadirkan Direktur Metrik Demokrasi Nusantara (Metrik Madiun), Asiroji Alamul H sebagai salah satu narasumber.
Sejumlah realitas terkait implementasi kebijakan Prabowo Subianto yang memiliki dampak besar terhadap pemerintah daerah bahkan pemerintah desa disampaikan Asiroji dalam kesempatan tersebut.
Salah satunya adalah kebijakan sentralisasi anggaran pembangunan dengan mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) sehingga pusat memiliki dana 690 triliun dari kebijakan tersebut.
Menurut Asiroji, pengurangan TKD dengan mengatasnamakan kebijakan efisiensi anggaran tersebut merupakan kebijakan yang merugikan daerah.
“Dampak langsung ke masyarakat adalah pembangunan daerah yang lambat serta tidak dibayarnya gaji pegawai,” ujar Asiroji.
Asiroji sependapat dengan pendapat LSM yang menyebut efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tersebut tidak tepat kalau disebut sebagai efisiensi tapi realokasi.
Asiroji menggunakan analogi kepala rumah tangga yang membuat keputusan mengurangi uang lauk pauk keluarga dan uang saku anak tapi si ayah malah beli sepeda motor.
“Yang disampaikan efisiensi pada kenyataannya pengeluaran tidak berkurang, justru bertambah. Ini bukan efisiensi tapi realokasi,” ujar Asiroji.
Hal itulah yang terjadi dengan penggunaan dana hasil TKD untuk menjalankan program prioritas nasional beruang Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Alasan korupsi
Menurut Asiroji, jika alasannya karena anggaran di daerah dikorupsi oleh kepala daerah ataupun pemerintah daerah tidak sepenuhnya tepat mengingat korupsi di tingkat pusat juga terjadi bahkan dengan nilai yang lebih besar.
Asiroji menyebut korupsi dana haji sebagai contohnya atau soal pengelolaan kereta api cepat yang akhirnya membebani anggaran negara karena harus menanggung hutang hingga 81 tahun.
“Itu yang membayar teman teman kita yang ada di Kalimantan, Sumatra, Maluku yang mana kereta itu kereta fiksi tapi merek juga harus ikut menanggung hutang padahal tidak bisa mereka rasakan,” ujar Asiroji.
Anomali dana desa
Di sisi lain, Asiroji mengaku kebingungan dengan kenyataan kepala daerah tidak speak up dengan adanya pemotongan anggaran daerah tersebut.
Demikian juga dengan keberadaan dana desa yang dipotong 50 persen untuk pendirian KDMP.
“Saya juga bingung dana daerah dipotong harusnya yang susah itu kepala daerah tapi kepala daerah tidak speak up,” ujar Asiroji.
Merujuk dari apa yang disampaikan Askar Media Wahyudi dari Cellios, ada tiga alasan mengapa kepala daerah tidak speak up.
Pertama, kepala daerah terlalu takut karena memiliki dosa masa lalu yang bisa jadi bumerang untuk dikiriminalisasi.
Kedua, kepala daerah yang tidak berani berpihak kepada rakyat dan lebih berpihak kepada partai.
“Ketiga, ya sudah pokoknya saya dapat jabatan, gaji bulanan, rakyat terserah.
Belum lagi ketika dana desa dipotong 50 persen justru yang dibingungkan ngga ada demo, yang ada demo perpanjangan masa jabatan 8 tahun. Dana desa dipotong ngga ada yang protes,”:ujar Asiroji.
Diskusi Publik BEM UMJT tersebut dilangsungkan di New Book Store Edukasindo (NBS) dengan menghadirkan tiga nara sumber, Selasa, 20 Oktober 2026.
Selain Asiroji Alamul H, juga Maikel Jeksen (Presma UMJT) serta Yusuf Hari Rochmadi, Mahasiswa Hukum Unmer Madiun.
Maikel Jeksen menyampaikan
diskusi ini mengkaji berbagai dinamika dan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, hukum, demokrasi, ekonomi, kesejahteraan, serta pendidikan, dengan melihat capaian, tantangan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Dari diskusi publik ini saya berharap mahasiswa dapat tumbuh kesadaran kritisnya dan terlibat falam partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan,” jelas Maikel Jeksen.
