Diskusi dengan Bawaslu Kabupaten Madiun, Dosen Prodi Hukum UMJT Ajak Anak Muda Tumbuhkan Demokrati di Era Digital

MADIUN – Dosen Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT), Anita Prawardani S.H,M.Hum menjadi narasumber diskusi online (zoom meeting) yang digelar UMJT bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, Kamis, 12 November 2026.

Selain Anita Prawardani, M.Hum, diskusi online juga menghadirkan narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Madiun, Teja Rasa AW, S.H.

Diskusi ini menghadirkan tema Batas Antara Tugas dan Kewenangan Serta Tantangan Pengawasan Pemilu Pada Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Dana Kampanye.

Dalam kesempatan tersebut, Anita menyampaikan pemahaman mengenai hakikat demokrasi, hak warga negara dalam Pemilu, Pemilu yang berintegritas.

Anita juga mengangkat persoalan realitas yang tengah terjadi saat ini masyarakat luas yaitu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta peran peran generasi muda menghidupkan demokrasi di era digital.

“Kesadaran masyarakat terhadap demokrasi perlu lebih ditumbuhkan karena kedaulatan rakyat adalah inti demokrasi,” ujar Anita.

Bagaimana cara menumbuhkan demokrasi? Menurut Anita Prawardani, dapat dilakukan melalui pembangunan nilai-nilai kesetaraan, musyawarah, kebebasan serta akuntabilitas.

“Akuntabilitas itu maknanya kekuasaan dapat dikritik, diawasi, dikoreksi dengan cara warga mengawasi kinerja pejabat,” jelas Anita.

Mengenai menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, Anita Prawardani menilai hal terjadi karena proses terasa tidak adil, informasi sulit diverifikasi atau suara warga tidak menghasilkan perubahan.

“Ada ruang partisipasi yang terbatas, aspirasi warga sering kurang ditindaklanjuti, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan publik,” ujar Anita.

Maka menurut Anita, peran anak muda menghidupkan demokrasi menemukan tempat fan waktunya di era digital saat ini.

Dengan melakukan pendidikan politik dan literasi digital sejak dini, periksa visi, program, rekam jejak dan integritas calon, tolak politik uang, hoaks, dan tekanan, berdiskusi terbuka tanpa merendahkan perbedaan pilihan dan mengawal kebijakan paska Pemilu. (*)

Bagikan

Baca juga

Trending

Scroll to Top