Yogyakarta, 2 Maret 2026 – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menyampaikan pernyataan sikap terkait eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran. Pernyataan bernomor 16/PER/I.0/B/2026 ini dikeluarkan di Yogyakarta pada 13 Ramadan 1447 H atau 2 Maret 2026 M.
Dalam surat pernyataan tersebut, PP Muhammadiyah menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta korban lainnya akibat serangan tersebut. Muhammadiyah juga menyampaikan belasungkawa yang sama kepada korban serangan balik Iran di beberapa negara Arab.
Muhammadiyah mengecam dengan sangat keras serangan tersebut dan memandangnya sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, hukum internasional, serta pengabaian terhadap keputusan-keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mendesak PBB untuk segera memberikan sanksi tegas terhadap Amerika Serikat dan Israel atas pelanggaran tersebut, serta mewujudkannya melalui langkah-langkah nyata.Lebih lanjut, Muhammadiyah menyerukan agar PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan genosida terhadap bangsa Palestina, segala bentuk kekerasan, serta mencegah peningkatan ketegangan antarnegara di kawasan Timur Tengah.
Beberapa poin utama dalam pernyataan tersebut meliputi:
- Penghentian segala bentuk kekerasan dan eskalasi konflik.
- Dorongan dialog dan langkah diplomatik untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- Ajakan kepada negara-negara Arab agar saling menahan diri dan mengedepankan dialog agar tidak terlibat lebih jauh dalam konflik sesama anggota OKI.
- Ajakan kepada semua negara, lembaga multilateral dan bilateral, tokoh agama, serta kekuatan masyarakat sipil global untuk ikut menciptakan kedamaian dan keadilan, serta mengecam tindakan semena-mena yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran peradaban.
Pernyataan PP Muhammadiyah ini sejalan dengan sikap sejumlah organisasi keagamaan dan tokoh di Indonesia yang juga mengecam agresi militer tersebut, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya telah menyuarakan kecaman serupa. Eskalasi ini diyakini berpotensi memicu konflik lebih luas di kawasan, sehingga diperlukan upaya diplomasi intensif untuk meredakan ketegangan. (FJ)
