Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran baru-baru ini ternyata tidak hanya mengguncang geopolitik dan ekonomi global. Konflik yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026 tersebut bahkan merembet hingga ke dunia olahraga, khususnya sepak bola internasional.
Pada 11 Maret 2026 Iran secara resmi memutuskan untuk mundur dari turnamen Piala Dunia FIFA 2026, yang sebagian besar pertandingan utamanya akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Keputusan Iran tentunya bukan hanya persoalan olahraga semata, tetapi juga refleksi dari realitas politik yang sedang memanas. Meskipun demikian, di balik mundurnya Iran dari Piala Dunia yang akan berlangsung pada pertengahan tahun ini, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu bagaimana sikap FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia?
Selama ini FIFA sering kali menggaungkan suatu prinsip yang menekankan bahwa sepak bola harus dipisahkan dari politik. Dalam berbagai kesempatan, FIFA berulang kali menekankan bahwa olahraga, khususnya sepak bola, adalah ruang universal yang melampaui konflik ideologi maupun rivalitas politik antar negara. Oleh FIFA, sepak bola selalu dipromosikan sebagai bahasa global yang menyatukan dunia. Namun, berbagai retorika yang dikemukakan oleh FIFA tidak lebih sebagai omong kosong. Alih-alih teguh dengan prinsipnya, FIFA justru menunjukkan inkonsistensinya. Setidaknya hal ini tampak jelas dalam 4 tahun terakhir.
Jika kita melihat kembali ke tahun 2022, ketika Rusia melancarkan invasi militer terhadap Ukraina, FIFA bergerak dengan sangat cepat. Tidak lama setelah konflik pecah, Rusia langsung dilarang berpartisipasi dalam seluruh kompetisi sepak bola internasional. Tim nasional Rusia tidak dapat mengikuti berbagai turnamen global, dan klub-klub Rusia juga dikeluarkan dari kompetisi internasional di bawah otoritas FIFA dan UEFA. Keputusan tersebut pada saat itu dipuji oleh banyak pihak sebagai bentuk sikap moral komunitas olahraga internasional terhadap tindakan agresi militer. FIFA dianggap menunjukkan bahwa olahraga tidak dapat berdiri di luar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.
Sayangnya respon FIFA terhadap situasi yang terjadi pada beberapa hari ini jauh berbanding terbalik dengan apa yang mereka terapkan empat tahun lalu. Dalam konflik terbaru yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, kita tidak melihat adanya sanksi terhadap negara-negara yang pertama kali memulai konflik tersebut. Tidak ada larangan bagi tim nasional mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Bahkan Piala Dunia 2026 tetap berlangsung dengan AS sebagai tuan rumah utama. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa slogan “pemisahan sepak bola dan politik” sering kali lebih bersifat normatif daripada faktual.
Perbandingan antara respons FIFA terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan sikapnya terhadap konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran saat ini memperlihatkan pola yang kontras. Situasi ini memunculkan kesan bahwa ketika konflik melibatkan negara yang berada di luar lingkaran kekuatan Barat, respons organisasi olahraga global cenderung lebih cepat dan keras. Sebaliknya, ketika konflik melibatkan negara yang memiliki posisi kuat dalam sistem internasional, sikap yang muncul justru lebih berhati-hati dan cenderung moderat.
Tentu saja FIFA tidak pernah secara terbuka menyatakan bahwa mereka berpihak pada kekuatan tertentu dalam politik internasional. Secara resmi, FIFA selalu menegaskan komitmennya terhadap prinsip netralitas dan kemandirian sepak bola dari kepentingan politik. Meskipun demikian, dalam realitas politik antar negara, yang sering kali menentukan persepsi publik bukan hanya pernyataan formal, melainkan juga pola tindakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Dalam hubungan internasional, legitimasi sebuah lembaga sering dinilai dari bagaimana ia menerapkan aturan secara adil dan setara kepada semua pihak.
Ketika FIFA melarang satu negara untuk berkompetisi karena tindakan militernya, seperti yang terjadi pada Rusia setelah invasi ke Ukraina, sementara negara lain yang juga terlibat dalam operasi militer tidak menerima perlakuan serupa, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang konsistensi lembaga tersebut. Situasi seperti ini kemudian memunculkan anggapan bahwa keputusan FIFA tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh struktur kekuasaan global, di mana negara-negara yang memiliki posisi kuat dalam politik internasional cenderung memiliki ruang pengaruh yang lebih besar.
Pada akhirnya, sepak bola memang sering dipandang sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan manusia dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan kebangsaan. Turnamen besar seperti Piala Dunia FIFA kerap menjadi momen ketika jutaan orang di seluruh dunia merayakan semangat sportivitas dan kebersamaan yang melampaui batas-batas negara. Dalam banyak kasus, sepak bola bahkan mampu menciptakan ruang dialog dan solidaritas di tengah perbedaan yang tajam.
Namun demikian, berharap bahwa sepak bola sepenuhnya dapat dipisahkan dari politik tampaknya merupakan harapan yang terlalu idealistis. Dalam praktiknya, olahraga global selalu beroperasi di dalam sistem internasional yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, ekonomi, dan diplomasi. Negara-negara menggunakan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai sarana membangun citra, memperluas pengaruh, dan memperkuat identitas nasional. Karena itu, meskipun lapangan sepak bola terlihat sebagai ruang kompetisi olahraga yang netral, ia pada kenyataannya tidak pernah sepenuhnya steril dari dinamika politik global yang lebih luas.
Hafid Adim Pradana, Dosen Prodi Hubungan Internasional UMM dan Direktur Renaissance Political Research and Studies Institute.
