MADIUN – Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT) melakukan penandatangan Memorandum of Agreement (MoA) atau Nota Kesepakatan dengan dua kampus Muhammadiyah sekaligus di Jawa Timur, Selasa, 8 September 2026.
Dua kampus itu adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) dan Universitas Muhammadiyah Gresik (UM Gresik).
Penandatanganan Nota Kesepakatan yang pertama dilakukan dengan Fakultas Hukum UMSIDA.
Sedang MoU yang kedua dilaksanakan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi UM Gresik.
Selain menyepakati adanya penandatanganan MoU dengan dua fakultas itu, pada kunjungan tersebut juga dilakukan penandatanganan Implementation of Agreement (IA) antara tiga prodi di tiga kampus tersebut.
Penandatanganan AI yang pertama dilaksanakan di Fakultas Hukum UMSIDA dilakukan oleh Kaprodi Hukum UMJT dengan Kaprodi HukUM UMSIDA.
Sedang penandatanganan IA dengan UM Gresik dilakukan antara Kaprodi Psikologi UMJT dengan Kaprodi Psikologi UM Gresik.
Selain penandatanganan MoU dan IA juga dilaksanakan pembahasan mengenai benchmark kurikulum program studi yang dikelola UMSIDA dan UM Gresik dalam hal ini Prodi Hukum UMSIDA dan Prodi Psikologi UM Gresik.
PLT Koordinator Prodi Hukum, Manajemen, Psikologi, PGSD, Muh.Niam, M.Kesos menyampaikan, penandatanganan IA menjadi turunan dari penandatanganan MoU yang telah dilakukan masing-masing Fakultas.
“IA ini merinci pelaksanaan teknis dari kerja sama yang sudah disepakati dalam perjanjian yang lebih besar, “ujar Muh Niam.
Mengenai pembahasan benchmark kurikulum dengan prodi yang bekerjasama, Muh.Niam menyampaikan, secara umum asa tiga hal yang bisa dijadikan perhatian.
Pertama soal pemutakhiran kurikulum dan pembelajaran terkait dengan profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah inti dan penciri, penerapan Outcome Based Education (OBE) serta penyelenggaraan pembelajaran RPL-PKP.
Kedua soal kerjasama tri dharma perguruan tinggi terkait riset, publikasi jurnal dan buku, PkM serta pengembangan dosen dan mahasiswa.
“Persiapan akreditasi Prodi Hukum dan Psikologi. Misalnya mengenai jumlah dosen yang harus sesuai dengan ketentuan. Prodi Psikologi misalnya paling tidak harus punya 5 dosen,” ujar Muh Niam.





