Sragen — Ambruknya atap ruang kelas VII MTs Muhammadiyah 4 Bulu, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, menjadi perhatian serius Persyarikatan Muhammadiyah. Peristiwa yang terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung itu tidak hanya menyisakan trauma bagi siswa dan guru, tetapi juga mendorong langkah cepat penanganan dan pemulihan sarana pendidikan.
Insiden tersebut terjadi pada Selasa (12/5) sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, siswa kelas VII tengah mengikuti pelajaran Bahasa Inggris bersama Nurul Eka Ismiyati, S.Pd. Tiba-tiba atap ruang kelas ambruk dan menimpa sejumlah siswa serta guru yang sedang berada di dalam ruangan.
Wakil Kepala MTs Muhammadiyah 4 Bulu, Cipto Waluyo, menjelaskan bahwa tidak ada tanda-tanda khusus yang mengindikasikan bangunan akan roboh. Para siswa saat itu sedang fokus mengikuti pembelajaran ketika peristiwa terjadi.
“Waktu pembelajaran berlangsung, tiba-tiba atap roboh. Anak-anak yang berada di dalam kelas sedang fokus mengikuti pelajaran,” ujarnya.
Akibat kejadian tersebut, sejumlah siswa mengalami luka dan langsung mendapatkan penanganan medis. Satu guru dan beberapa siswa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
“Terdapat satu guru dan tujuh siswa yang mendapatkan penanganan medis. Sebagian dirujuk ke RSUD Sragen dan satu siswa dibawa ke RS Amal Sehat,” jelas Cipto.
Sementara itu, Camat Sambungmacan, Edi Purwanto, menyampaikan bahwa dugaan sementara penyebab ambruknya atap ruang kelas adalah kondisi kayu penyangga yang telah lapuk karena usia bangunan.
“Kejadian sekitar pukul 08.00 WIB saat proses belajar mengajar berlangsung. Dari pengamatan awal, kayu penyangga atap tampak sudah lapuk,” katanya.
Ia menambahkan bahwa proses evakuasi korban berlangsung cepat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk ambulans dari Puskesmas Sambungmacan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Lazismu.
Menindaklanjuti musibah tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyalurkan bantuan awal sebesar Rp200 juta melalui Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal (PNF) PP Muhammadiyah pada Ahad (31/5).
Bantuan tersebut disiapkan sebagai langkah awal pemulihan agar kegiatan pendidikan dapat terus berjalan dan fasilitas sekolah yang terdampak segera ditangani.
“Ini sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, bukan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena untuk madrasah kewenangannya berada di Kementerian Agama. Saya meminta ini dibangun sebagai Sekum PP Muhammadiyah,” tegas Mu’ti.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian Persyarikatan Muhammadiyah terhadap amal usaha pendidikan yang terdampak musibah.
Mu’ti juga menekankan bahwa proses pembangunan tidak boleh sekadar memperbaiki kerusakan yang ada, tetapi harus menjadi momentum untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih baik.
“Nanti desain sekolahnya dibuat yang bagus dan lebih rapi dari sekarang,” pesannya.
Perhatian Muhammadiyah tidak hanya tertuju pada ruang kelas MTs yang roboh. Abdul Mu’ti mendorong penataan kawasan pendidikan Muhammadiyah di Bulu dilakukan secara lebih komprehensif.
Selain perbaikan bangunan MTs, bantuan dari PP Muhammadiyah juga direncanakan untuk mendukung pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan konsep bangunan dua lantai yang dilengkapi ruang belajar yang lebih representatif.
Untuk jenjang taman kanak-kanak (TK), Mu’ti menyebut terdapat peluang dukungan melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara penanganan bangunan MTs yang roboh juga mendapat dukungan dari sektor pekerjaan umum serta bantuan dari Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Melalui kolaborasi berbagai pihak tersebut, pemulihan sekolah diharapkan tidak hanya berfokus pada perbaikan kerusakan, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi peserta didik.
Selain menyoroti perbaikan sarana dan prasarana, Abdul Mu’ti juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru.
Ia menawarkan kesempatan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 untuk mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang difasilitasi Kemendikdasmen.
Program tersebut memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester dengan masa studi maksimal dua tahun.
“Bagi guru-guru yang belum S1 atau D4, ada program RPL dari Kemendikdasmen. Beasiswanya Rp3 juta per semester dengan masa pembelajaran maksimal dua tahun,” ujarnya.
Menurut Mu’ti, program RPL merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru. Program ini menargetkan sekitar 150 ribu guru di seluruh Indonesia agar dapat memenuhi standar pendidikan yang dibutuhkan.
Ia juga mengimbau para guru yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut melalui koordinasi dengan unit pelaksana teknis setempat.
“Guru-guru yang belum PPG nanti bisa melalui Kepala UPT Sragen untuk mendaftar,” pungkasnya.
