Oleh: Angga Riyon Nugroho S.Pd.
Istilah “Jaga Warga” saat ini menjadi trending topik pembicaraan hangat bagi masyarakat Jogja. Istilah yang semestinya dapat menjaga keamanan dan ketertiban bersama bagi warga Jogja khususnya ini ternyata artinya telah bergeser pasca demonstrasi besar-besaran pada Rabu (28/10/2026) lalu. Aksi demonstrasi yang akan diperkirakan dapat berjalan dengan tertib dan damai, kenyataannya mulai memanas menjelang malam tiba. Eskalasi ini meningkat dikarenakan aksi peringatan “2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran” sebelumnya mengalami nasib yang sama. Berujung chaos, pemukulan, penangkapan dan kriminalisasi tentunya. Sehari sebelumnya Sri Sultan Hamengkubuwono X, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengutarakan pesan agar potensi konflik ditekan dengan menyampaikan aspirasi secara tertib. Hal tersebut sebagai salah satu langkah menjaga citra Yogyakarta yang aman dan damai. Namun kenyataan dilapangan berbeda, menurut Royan dari LBH Yogyakarta massa tidak dikenal ini memicu kerusuhan terlebih dulu, memprovokasi, setelah itu chaos dan akhirnya memukuli peserta demo. Memang demonstrasi pada hari tersebut terdiri dari beberapa gelombang, di siang hari kelompok mahasiswa, akademisi, supporter sepak bola, kelompok buruh dan masyarakat umum berorasi hingga Nol Km. Sedangkan menjelang gelap gerombolan yang disinyalir perman terlihat di area demo, sekurang-kurangnya pada pukul lima sore. Menurut Agung Wardana-(Dosen Hukum UGM) mengatakan bahwa pemerintah daerah salah satunya Sri Sultan Hamengkubuwono X menginfokan agar aksi massa dapat berjalan dengan tertib, arahnya jelas untuk mengamankan bisnis-bisnis Sri Sultan dalam bidang pariwisata. Sehingga pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan politiknya saja tanpa mempedulikan nasib aksi massa yang dipukuli oleh preman-preman setempat.
Ada yang mengkaitkan kelompok preman ini dengan kelompok “Jaga Warga” dari masyarakat sekitar Malioboro. Namun setelah diklarifikasi ternyata kelompok “Jaga Warga” yang sesungguhnya telah berjaga di pos kamling kampung masing-masing dan tidak berada di area demonstrasi. Anehnyakelompok ini membawa senjata tajam dan melempari massa demonstran yang masih bertahan dengan batu kemudian bersembunyi dibelakang ketiak aparat kepolisian. Lalu sejak kapan istilah “Jaga Warga” ini muncul? Kenapa kelompok ini dibenturkan pada gerakan sosial-politik masyarakat Jogja?
Dari Kelompok Ronda Sampai Pembentukan Ormas
Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pernyataannya pasca demonstrasi peringatan Sumpah Pemuda lalu, dikutip dari Berita Satu, Sri Sultan menyerahkan seluruh penanganan kasus demonstrasi ini kepada aparat terkait. Dirinya menyoroti aksi demonstrasi yang terjadi di malam hari tersebut tidak disertai pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Hingga memunculkan kelompok bersenjata tajam, membawa batu serta dilindungi oleh aparat kepolisian sebagai awal pemicu provokasi berujung bentrokan kepada massa demonstran.
Penyebutan Jaga Warga muncul saat demonstrasi di malam hari tersebut. Situasi dibiarkan chaos, agar aparat dapat mengkriminalisasi massa aksi yang dipukul mundur sampai ke Tugu Pal Putih pukul 00.00 WIB. Pertanyaannya siapa kelompok bersenjata tajam, memakai hoodie dan bertopi yang aksinya melempari batu dilindungi oleh kepolisian?
Pola serupa sempat terjadi pada demonstrasi di perempatan Gramedia (1/9/2026) dan di DPRD kota Yogyakarta (20/10/2026). Karena berlangsung begitu lama hingga menjelang larut malam kedua aksi ini dibubarkan oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya “Jaga Warga”. Tentu diawali dengan provokasi, intimidasi dan berujung pada kekerasan. Menciptakan narasi untuk mengkriminalisasi massa aksi. Nama “Jaga Warga” di kota Yogyakarta diambil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X melalui (Pergub) DIY nomor 9 tahun 2015. Gerakan ini dibentuk atas kesadaran ketentraman dan ketertiban umum adalah kebutuhan dasar masyarakat yang paling krusial. Istilah lamanya adalah kelompok ronda, berdasarkan tradisi ini Takashi Shiraisi dalam “Zaman Bergerak” menyatakan ada satu kelompok ronda di Laweyan, Surakarta bernama “Rekso Roemekso” yang merupakan kelompok ronda di inisiasi oleh Haji Samanhudi tahun 1905. Peran kelompok ini menjaga keamanan dan melindungi pengusaha Batik pribumi dominasi perdagangan keturunan Tionghoa dalam organisasi “Kong Sing”.
Kelompok ronda ini sempat mengalami provokasi adu domba oleh pemerintah kolonial, berujung pada keributan dengan kelompok Kong Sing, sampai-sampai Tjokroaminoto harus turun tangan meredam konflik tersebut dan menekankan kembali perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Kisah Rekso Roemekso ini berlanjut pada pembungkaman sistematik di masa Orde Baru. Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) menjadi bentuk represi pemerintahan Orde Baru terhadap gerakan sosial Mahasiswa dengan mengkriminalisasi beberapa tokoh mahasiswa Universitas Indonesia, salah satunya Hariman Siregar atas kerusuhan yang terjadi di Pasar Senen, saat itu. Menurut Aria Wiratama Yudistira dalam “Dilarang Gondrong” menyatakan bahwa Peristiwa 15 Januari menjadi momentum puncak hubungan antara negara dan anak muda, serta menjadi momentum terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terutama menyangkut kebijakan ekonomi. Dengan pola yang sama, mengkriminalisasi anak muda sebagai massa aksi saat itu dengan dalih menjaga keamanan serta ketertiban. Sampai saat ini pelaku sesungguhnya dari kerusuhan yang terjadi di Pasar Senen tersebut tak pernah ditemukan. Cara yang sama juga dipergunakan bepuluh-puluh tahun berikutnya saat anak muda menyampaikan aspirasi di kota Yogyakarta. Mengawalinya dengan Provokasi-Pengerusakan-Pemukulan dan berakhir pada penangkapan (kriminalisasi).
Serupa dengan hal tersebut, di masa Orde Baru ada istilah Ormas (Organisasi Masyarakat). Tujuan terbentuk agar memperkuat kepentingan sosial-politik masyarakat serta terbentuknya sistem pengamanan terhadap budaya premanisme dalam jangkuan legalitas pemerintahan. Golkar saat itu berkuasa, partai ini pasti membutuhkan “Beking”, dengan merekrut mantan preman yang selamat dari Petrus (Penembakan Misterius), terbentuklah Pemuda Pancasila. Menurut Ian Douglas Wilson dalam “Politik Jatah Preman” Pemuda Pancasila selamat dari masa-masa Petrus, nyaris tak tersentuh. Dengan ciri khas seragam loreng oranye-hitam, Pemuda Pancasila dan kelompok-kelompok seperti mereka berafiliasi dan mengidentifikasi diri secara telak dengan kekuatan-kekuatan yang sama memiliki kuasa untuk memberangus mereka. Konteks pemberangusan ini diarahkan kepada mereka penyintas 1965 ataupun yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang seluruhnya dihabisi tak bersisa pasca peristiwa G30S. Kekuatan premanisme inilah yang kemudian diturunkan pada generasi berikutnya, kemudian menjadi premanisme menjadi legal dalam beking pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan sampai saat ini. Ormas semakin besar, menguasai segala lini kehidupan masyarakat sipil sampai ke bidang politik, sehingga normalisasi Ormas sebagai pelindung masyarakat kini bergeser pada arti penciptaan politik kepentingan bagi para penguasa.
Mengeser Arti Keamanan Menjadi Kecemasan Massal
Slogan “Yogyakarta Berhati Nyaman” rusak seketika saat melihat sekumpulan massa tak dikenal, membawa senjata tajam, batu dan molotov, siap dengan pekik konfrontasi di tengah barisan massa aksi yang masih bertahan sampai malam hari di depan gedung DPRD Yogyakarta. Di hari yang sama klraifikasi dari “Jaga Warga” menolak untuk di adu domba dengan gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa di media sosial. Kemudianterlihat jelas dalang di balik dari kericuhan yang terjadi. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dikambing hitamkan demi dalih arti “Keamanan” dan “Kenyamanan” bagi masyarakat kota Yogyakarta. Aparat kepolisian menjadi pelindung dari sekumpulan massa tak dikenal ini, budaya represif, pemukulan dan kekerasan muncul kembali. Semakin malam semakin banyak barisan massa yang dipukuli dan meninggalkan DPRD menuju Tugu. Beberapa barang bukti seperti rekaman CCTV dimatikan dan Lembaga Bantuan Hukum dipersulit untuk mendampingi para massa aksi yang tertangkap.
Narasi tercipta melalui media tentang sejumlah orang yang ditangkap maupun yang luka-luka karena dipukuli. Istilah aman mulai bergeser menjadi cemas bagi keluarga korban menunggu kepastian anggota keluarganya yang belum kembali pasca aksi. Tak satupun perwakilan pemerintah daerah datang menenangkan konflik ini, namun hanya memasrahkannya pada kapasitas penegak hukum yang masih kita ragukan. Pada masyarakat umum rasa cemas tentang situasi ini akan terulang pada hari berikutnya, tanpa satupun solusi terucap berkaitan aspirasi masyarakat sipil. Menurut data LBH Yogyakarta dari 48 orang yang ditangkap, 14 orang telah kembali kerumah lebih awal, dan sebanyak 26 orang lainnya tidak diketahui keberadaannya. Informasi lain mengatakan bahwa seluruh massa aksi yang ditahan telah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Kesimpangsiuran ini memunculkan kepanikan massal pada keluarga korban yang ditahan, proses pendampingan hukum juga dipersulit memperlihatkan tidak adanya langkah kooperatif dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan konflik horizontal ini. Dikutip dari Tribun Jogja, Rabu (4/11/2026) puluhan mahasiswa ISI Yogyakarta melakukan aksi solidaritas di depan Polda DIY mendukung mahasiswi ISI yang ditangkap pasca aksi di depan gedung DPRD lalu, Tuduhan yang menjeratnya adalah kasus vandalisme dan dijerat dengan pasal 331 KUHP. Pembungkaman sistematis terhadap publik kini dapat menjerat siapa saja yang bersuara kritis pada pemerintah dan kebijakannya, salah satunya ketika mencari tumbal penghakiman pada masyarakat sipil yang ingin bersuara demi kepentingan umum.
Sikap Humanis Berantas Premanisme Berkedok Jaga Warga
Jaga Warga Gadungan, ciptaan aparat kepolisian bukansolusi dalam menekan keberanian massa aksi demonstran. Eskalasi ini akan terus bertambah seiring kondisi negara dan aspirasi publik tak menjadi prioritas bagi penguasa. Keterlibatan dan peran anak muda dalam kritik terhadap negara semestinya mendapat sambutan baik serta berdampak bagi kebijakan publik.
Peristiwa Malari 1974 menjadi pelajaran bagi kita semua agar tak kembali melibatkan kekuatan premanisme dan kekeraasan dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Jangan kembali kegagalan narasi di masa lalu ini terulang kembali menjadi hal yang dinormalisasi. Citra Jaga Warga menjadi kelompok keamanan kemudian dipertaruhkan demi kepentingan politik pemerintahan. Semestinya gerakan sipil masyarakat (mahasiswa-buruh-pedagang) dapat bekerjasamasaling jaga menindak berbagai bentuk kekerasan dan premanisme terhadap masyarakat sipil. Aparat kepolisian harus berjalan pada Tupoksinya yaitu melindungi, mengayomi tanpa melakukan pengiringan opini dan kriminalisasi kepada masyarakat luas. (A.R.)





