(Madiun, 25/8/26) Bisakah kehidupan manusia yang kompleks benar-benar diringkas ke dalam sepuluh kategori? Pertanyaan ini menjadi penting ketika pemerintah, melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menggunakan sistem desil untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di atas kertas, klasifikasi tersebut tampak rasional: negara membutuhkan data yang terintegrasi untuk memastikan program sosial lebih tepat sasaran. Namun, di tengah masyarakat muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah angka statistik yang disajikan benar-benar merepresentasikan kondisi sebenarnya dari warga negara?
Bayangkan seorang tukang becak yang penghasilannya tidak pernah pasti. Hari ini ia mungkin membawa pulang Rp30.000, besok Rp200.000, dan lusa belum tentu memperoleh penumpang. Hidupnya bergerak dalam ketidakpastian. Namun, ketika kehidupan tersebut diterjemahkan ke dalam DTSEN, ia harus ditempatkan dalam kategori tertentu. BPS sendiri menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik sosial-ekonomi, bukan ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang berada pada desil tertentu, melainkan apakah klasifikasi tersebut cukup sensitif untuk menangkap kerentanan kehidupan yang bersifat dinamis.
Di sinilah persoalan DTSEN menjadi lebih dari sekadar persoalan teknis pendataan. Ia menyentuh pertanyaan tentang relasi antara negara, data, dan masyarakat. Michel Foucault menyebut fenomena semacam ini sebagai bagian dari biopolitik: kekuasaan modern bekerja dengan menjadikan populasi sebagai objek pengetahuan, pengukuran, klasifikasi, dan intervensi. Lebih lanjut, menurut Foucault, biopolitik dapat dipahami sebagai rasionalitas politik yang menjadikan pengelolaan kehidupan dan populasi sebagai subjeknya: untuk memastikan, mempertahankan, dan mengatur kehidupan. Dalam penerapannya, bipolitik dinamai sebagai biokekuasaan yang digambarkan oleh Foucault sebagai transformasi mendalam dari mekanisme kekuasaan pada zaman klasik Barat. Biokekuasaan dibedakan oleh Foucault dari kekuasaan kedaulatan. Teknologi kekuasaan baru ini, menurutnya, harus memenuhi syarat, mengukur, menilai, dan menyusun hierarki, daripada menampilkan dirinya dalam “kemegahan yang mematikan”.
Dalam perspektif tersebut, DTSEN dapat dibaca sebagai salah satu bentuk teknologi pemerintahan. Warga dibuat “terbaca” melalui variabel pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, aset, kesehatan, kepemilikan, dan indikator sosial ekonomi lainnya. Kehidupan yang semula cair kemudian diterjemahkan menjadi kategori administratif yang “kaku”. Persoalannya muncul ketika kategori tersebut memiliki konsekuensi terhadap akses seseorang terhadap bantuan dan berbagai program perlindungan sosial. Seorang pekerja informal mungkin tidak berada pada posisi terbawah dalam pemeringkatan statistik, tetapi tetap hidup dalam kerentanan. Pendapatan yang berubah-ubah, ketiadaan kepastian kerja, minimnya perlindungan sosial, dan tingginya risiko ekonomi tidak selalu mudah ditangkap oleh sistem klasifikasi. Di sinilah pengalaman hidup warga dapat berjarak dengan representasi statistik negara.
Karena itu, kritik terhadap DTSEN seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah datanya akurat. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi, verifikasi lapangan, dan ruang bagi warga untuk mengajukan keberatan ketika identitas sosial-ekonominya tidak sesuai dengan kondisi nyata. Data seharusnya menjadi alat untuk memahami masyarakat, bukan menjadi satu-satunya cara negara menentukan siapa yang dianggap membutuhkan pertolongan atau subsidi.
Tantangan DTSEN bukan sekadar membuat sepuluh desil semakin presisi, tetapi memastikan bahwa di balik setiap desil tetap terlihat manusia. Biopolitik yang mengabaikan pengalaman hidup rakyat kecil berisiko mengubah kebijakan perlindungan menjadi pengalaman eksklusi. Jika klasifikasi administratif terus-menerus menghasilkan ketidakadilan dan merugikan kelompok rentan, persoalannya tidak lagi sekadar kesalahan data, melainkan menyangkut legitimasi negara di mata warga negara. Dalam kondisi ketika suara masyarakat terus diabaikan, ketidakpuasan yang terakumulasi bukan tidak mungkin berkembang menjadi bentuk-bentuk pembangkangan sipil terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Karena itu, sebelum sepuluh desil berubah menjadi sepuluh sekat sosial, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap angka tetap berpijak pada kehidupan manusia yang hendak dilindunginya.
Nuril Endi Raman, S.Sos., MA.
Dosen S1 Ilmu Kesejateraan Sosial (UMMAD/ UM JATIM)
