Anang Masduki, Ph.D (dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan)
Di panggung politik modern, gaya komunikasi seorang pemimpin adalah cermin dari cara ia memandang kekuasaan dan rakyatnya. Dalam beberapa kesempatan publik, Presiden Prabowo Subianto kerap mencuri perhatian dan memicu kontroversi karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, lugas, hingga penggunaan diksi yang tergolong kasar seperti kata “goblok” atau “Ndasmu”. Bagi para pendukungnya, ini dianggap sebagai bentuk ketulusan, kejujuran, dan keaslian tanpa topeng kepalsuan. Namun, di mata publik yang lebih luas dan pemerhati komunikasi politik, penggunaan diksi bernada umpatan oleh seorang kepala negara menghadirkan pertanyaan mendasar: Di batas antara kedalaman kecerdasan dan etika dalam berbicara seorang pemimpin?
Penggunaan bahasa keras di ruang publik bukanlah fenomena baru, namun dampaknya pada era media digital sangat masif. Ketika seorang presiden menggunakan umpatan saat menanggapi kritik atau persaingan politik, ucapan tersebut tidak lagi sekadar pelampiasan emosi sesaat, melainkan menjadi norma baru yang diserap oleh jutaan warga negara, termasuk generasi muda. Bahasa pemimpin memiliki daya tular. Ketika puncak tertinggi melegitimasi diksi yang kasar, kualitas keteladanan publik dan kesan berbangsa berisiko terdegradasi.
Jika kita menengok sejarah panjang peradaban manusia, kepemimpinan yang berwibawa justru diuji dari kemampuan mengendalikan lidah di tengah tekanan politik yang hebat.
Dua Wajah Retorika: Otentisitas vs Proteksi Kelembagaan
Gaya bicara Prabowo yang kerap mengesampingkan naskah pidato resmi acap kali dipandang sebagai bentuk authenticity(keaslian). Bagi para pendukungnya, cara bertutur yang tanpa penedeng aling-aling ini menunjukkan sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan emosional secara jujur dalam membela rakyat. Di mata mereka, retorika ini memecah kekakuan birokrasi dan menciptakan koneksi langsung yang merakyat.
Namun, dalam kacamata komunikasi politik, pidato tanpa teks untuk seorang kepala negara membawa risiko besar. Setiap ucapan presiden—baik yang disengaja maupun yang tergelincir (slip of the tongue)—dianggap sebagai state policy(kebijakan negara). Ketika kata-kata tajam dilontarkan di depan publik domestik, pesan yang ditangkap bisa memicu kebisingan politik yang tak perlu, mengabaikan esensi substansi, serta menggerus marwah kelembagaan kepresidenan itu sendiri.
Menariknya, dinamika antara kejelasan pidato, emosi, dan efektivitas pesan bukanlah hal baru. Sejarah peradaban mencatat bahwa perdebatan tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berkomunikasi telah berlangsung selama ribuan tahun—dari forum oratorik Romawi Kuno hingga majelis-majelis para sahabat Nabi.
Pada era Republik Romawi, komunikasi publik adalah senjata utama seorang negarawan. Tokoh retorika terbesar Romawi, Marcus Tullius Cicero, dalam karyanya De Oratore, menegaskan bahwa seorang orator unggul tidak hanya mengandalkan Pathos (imbalan emosi atau ketegasan), tetapi harus menyeimbangkannya secara presisi dengan Logos(rasionalitas dan logika) serta Ethos (kredibilitas moral).
Salah satu contoh kasus fenomenal adalah saat Cicero menyampaikan pidatonya menyingkap konspirasi Catilina (In Catilinam). Cicero tidak sekadar memaki lawannya dengan amarah buta di Senat Romawi. Ia merangkai narasi hukum yang runut, fakta yang tak terbantahkan, serta artikulasi bahasa yang elegan namun mematikan. Cicero membuktikan bahwa ketegasan yang dibungkus dengan ketenangan logika jauh lebih ampuh untuk menundukkan lawan ketimbang luapan emosi mentah semata.
Dalam tradisi Islam, masa Khulafaur Rasyidin menyajikan sampel bagaimana perbedaan gaya komunikasi dapat dikelola demi kemaslahatan publik. Abu Bakar ash-Siddiq r.a. dikenal dengan gaya komunikasi yang tenang, penuh empati, namun sangat kokoh pada prinsip. Saat Nabi Muhammad SAW wafat dan umat berada dalam guncangan emosional yang hebat, Umar bin Khattab r.a.—yang berwatak keras dan tegas—sempat emosional dan mengancam siapa saja yang menyebut Nabi telah meninggal. Di saat krisis tersebut, Abu Bakar tampil ke depan. Dengan nada tenang, terstruktur, namun sangat tegas, Abu Bakar berpidato: “Barangsiapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Namun barangsiapa menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati.” Pidato singkat yang mengombinasikan ketenangan emosi dan kedalaman rasionalitas itu seketika menenangkan kepanikan massa dan menyelamatkan kestabilan stabilitas negara yang baru berdiri.
Umar bin Khattab r.a. sendiri dikenal sebagai pemimpin yang sangat lugas dan tidak ragu berbicara keras demi menegakkan keadilan. Namun, Umar memiliki kebesaran hati untuk mendengarkan. Saat ia berpidato di mimbar membatasi jumlah mahar pernikahan, seorang wanita awam dari barisan belakang menyanggahnya dengan mengutip ayat Al-Qur’an. Umar tidak marah atau menyebut wanita itu kekanak-kanakan; ia justru secara terbuka di depan umum mengakui kesalahannya dengan berkata: “Wanita ini benar dan Umar yang salah.” Komunikasi Umar mengasumsikan bahwa kepemimpinan yang tegas harus dibarengi dengan kebesaran jiwa untuk menerima otokritik.
Menemukan Titik Keseimbangan
Gaya komunikasi Presiden Prabowo yang berani, berapi-api, dan apa adanya sesungguhnya merupakan aset komunikasi yang luar biasa jika dikelola dengan cermat. Semangat nasionalisme dan dorongan pembelaan terhadap rakyat kecil yang terpancar dari artikulasinya adalah energi positif bagi bangsa.
Namun, seperti halnya nasihat Cicero dan kearifan para sahabat Nabi, kepemimpinan di ruang publik membutuhkan pengereman diri (self-restraint) dan pemilihan diksi yang matang. Teks pidato atau persiapan narasi bukanlah “pembatas kebebasan”, melainkan pagar pelindung agar niat baik seorang pemimpin tidak bias ditafsirkan oleh publik.
Sebagai kepala negara dari bangsa yang besar dan majemuk, publik berharap gaya komunikasi yang otentik dan tegas tersebut senantiasa dibarengi dengan kesantunan berbahasa, ketenangan dalam merespons kritik, serta kecerdasan emosional. Sebab pada akhirnya, kata-kata seorang presiden bukan hanya bertugas menggetarkan mimbar pidato, melainkan juga menyejukkan hati seluruh rakyatnya.
Gaya komunikasi yang ceplas-ceplos memang memiliki daya tarik populistik karena berkesan “tanpa jarak” dengan rakyat. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar ketika kekasaran dijadikan identitas komunikasi politik. Bahasa adalah cermin dari kebudayaan bangsa. Ketika panggung kekuasaan diisi oleh diksi-diksi yang merendahkan, maka standar kebudayaan publik ikut merosot.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan besar untuk mencatatkan warisan kepemimpinan yang kuat. Ketegasan, keberanian, dan semangat kebangsaan yang beliau usung akan menjadi jauh lebih berwibawa jika dibungkus dengan kesantunan berbahasa dan kematangan retorika. Sebagaimana ajaran Cicero di panggung Romawi dan ketauladanan para Sahabat Nabi di Yatsrib, ketegasan sejati seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa keras ia berteriak atau memaki, melainkan dari seberapa bijak ia mengendalikan diri dan menginspirasi bangsanya lewat kata-kata yang bermartabat.
