Oleh: Angga Riyon Nugroho S.Pd.
10 November 2026 menjadi hari terpenting bagi kota Yogyakarta. Pada hari tersebut aksi massa kembali terjadi. Respon dari ketidakpedulian pemerintah terhadap permasalahan publik serta respon dari kekerasan fisik yang terjadi pada aksi sebelumnya saat peringatan Sumpah Pemuda menjadi latar belakang mahasiswa kembali turun ke jalan. Aksi yang terpusat pada dua titik, gedung DPRD DIY dan Nol Km dimulai pada pukul 11.00 WIB, hingga sore hari konsentrasi massa terpusat di Nol Km, sejak pagi aparat sudah berkumpul menyambut para demonstran yang datang dengan pekik perubahan. Demonstran sendiri sempat ditemui oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X dan pernyataan Sri Sultan hanya menenangkan tak menjawab satupun dari tuntutan para demonstran. Dengan mengusung tuntutan yang sama seperti penuntasan Karhutla, penarikan militer dari ruang publik, perbaikan ekonomi seperti tanggungan pajak kepada rakyat sampai penghentian tindakan represi aparat kepada masyarakat sipil. Perbincangan yang tak menghasilkan keputusan tersebut membuat barisan massa tertahan di Nol Km hingga menjelang malam hari. Orasi terus dilanjutkan bahkan massa aksi menjaga kebersihan di area sekitar Malioboro-Nol Km dengan membawa trash bag sebagai wujud kepedulian terhadap penggunaan fasilitas publik. Namun kericuhan itu terjadi saat malam mulai menjelang dan barisan massa ini harus mundur perlahan menghindari kejaran aparat kepolisian.
Malam Mencekam, Penembakan Gas Air Mata di Ruang Publik
Menurut UU no.9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum bahwa unjuk rasa atau demonstrasi berhak dilakukan oleh setiap warga negara dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, baik itu tempat penyampaian aspirasi, pemberitahuan sampai pada batasan waktu unjuk rasa. Namun hal paling mendasar dengan ajakan persuasif aparat dalam mengendalikan demonstrasi masih perlu di evaluasi kembali. Bentuk massa bayaran, memprovokasi serta memperlakukan massa aksi dengan tidak manusiawi menjadi bagian tindakan yang terus saja di normalisasi oleh aparat keamanan sebagai dalih mengendalikan situasi. Menurut Kharisma Wardhatul dari LBH Yogyakarta saat podcast dengan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), aksi demonstrasi yang selalu terjadi memang diawali dengan aksi damai, tapi ketika massa aksi pulang ternyata ada pemukulan oleh ormas. Polisi seakan memberi ruang kepada ormas untuk melakukan pemukulan tersebut agar dapat melakukan tindakan represif kepada massa aksi yang tetap terus bertahan. Pasca represi, penghalangan untuk tim advokat memberikan bantuan dan perlindungan hukum juga dibatasi ruangnya oleh aparat dengan alasan penyidikan kepada para mahasiswa yang tertangkap.
Prof Masduki dari Universitas Islam Indonesia saat di wawancarai Radio Elshinta menambahkan, banyak penunggangan politik terjadi dari luar mahasiswa saat demonstrasi berlangsung. Banyak massa bayaran yang kemudian menyusup ke barisan aksi massa untuk menciptakan situasi Chaos sehingga aparat kepolisian memiliki kesempatan untuk mengamankan situasi yang sebenarnya sudah ada pada rekayasa aparat dalam mengendalikan massa demonstrasi. Dalam tahapan Manajemen Aksi Massa ada salah satu bagian yang menjadi perhatian, yaitu pendekatan dan gaya penanganan konflik, gaya kompromi dan kolaboratif jarang digunakan oleh aparat kepolisian melainkan mempergunakan provokator sebagai tahap untuk membubarkan massa dan mengkriminalisasi demonstran dengan dalih pengamanan. Fase preventif (persuasi-negosiasi) sudah tak pernah dilakukan dan hal tersebut terus terjadi dalam pola-pola demonstrasi yang terjadi di kota Yogyakarta.
Setelah pukul 21.00 WIB massa demonstrasi dipukul mundur sampai kawasan Tugu Pal Putih, menggunakan motor massa aksi berkonfrontasi dengan polisi. Aparat kepolisian kemudian mengejar memakai barakuda dan motor dengan menembakan gas air mata. Hingga pukul 00.00 WIB, massa dipukul mundur hingga menuju bundaran UGM, gas air mata ditembakan di depan Rumah Sakit Panti Rapih dan Betesdha. Karena terpojok massa aksi masuk ke lingkungan kampus UGM untuk mencari perlindungan, ada beberapa mahasiswa yang ditangkap serta dipukuli disekitaran Bundaran UGM. 154 orang ditangkap ratusan kendaraan demonstran yang tertinggal di area Malioboro diamankan oleh aparat kepolisian.
Situasi semacam ini ternyata pernah terjadi kota Yogyakarta pada tahun 1989. Dibulan September 1989 ada peristiwa “Kusumanegara Berdarah” dengan bentuk kebrutalan aparat dengan mengerahkan senjata mengepung kampus Bulaksumur. Menurut Wahyu Susilo (Kakak Wiji Thukul) yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut menyebutkan bahwa terjadi penghadangan kepada massa aksi di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara. Terjadi tindakan represif dengan menghajar massa mahasiswa. Beberapa tokohnya ditangkap seperti Bambang Subono, Bambang Isti Nugroho dan Bonar Tigor karena diawali dengan tuduhan subversif karena mengedarkan buku-buku karya dari Pramoedya Ananta Toer.
Ternyata peristiwa ini tidak menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan aparat sampai detik ini. Tindak kekerasan terhadap publik akibat menyuarakan aspirasi terus terjadi jika pemerintah tak ada keseriusan untuk membenahi cara mengendalikan massa demonstran dengan langkah yang lebih humanis. Jika ini tidak diperhatikan hal yang terjadi hanya pengulangan demi pengulangan dengan tindakan represi yang lebih menyeramkan dari bayangan masyarakat di rezim otoritarian.
Budaya Premanisme Sampai Pertumbuhan Kekerasan
Berbicara tentang penyelesaian konflik demonstrasi, diberbagai kota selalu dikaitkan dengan adanya Preman, Ormas atau Massa Bayaran pencipta konflik yang sudah direncanakan dan dijalankan oleh aparat kepolisian. Istilah Preman atau “Freeman” (Orang Bebas) memiliki kaitan erat dengan kekerasan. Di jaman kolonial Belanda kita mengenal istilah “Vrijman” atau dalam Zaman Bergerak yang ditulis Takashi Shiraisi penyebutannya bergeser menjadi “Kecu” (perampok-penjahat). Menurut Ian Douglas Wilson dalam Politik Jatah Preman, terjadi peristiwa Petrus (Penembakan Misterius). Merupak bentuk pengendalian Orde Baru kepada Gali (Gabungan Anak Liar) di era tahun 70an sangat terkenal di lingkungan kota Yogyakarta. Pada tahun-tahun sesudahnya lahirlah entitas “Pemuda Pancasila” menjadi salah satu Ormas yang bertumbuh menjadi beking dari Partai Golkar hingga berkuasa selama 32 tahun di masa Orde Baru.
Pertumbuhan budaya kekerasan dan premanisme ini ternyata tetap menjadi langkah yang terus diwariskan sampai detik ini. Dalam kekerasan demonstrasi 10 November 2026 lalu di Yogyakarta, aparat telah menggerakan massa provokatif yang melemparkan bom molotov dan petasan kearah gedung DPRD DIY sekitar pukul 20.07 WIB. Dikutip dari BBC News Indonesia, aparat kepolisian membantah adanya massa bayaran yang dipakai untuk melakukan provokasi di sekitar area Malioboro dan gedung DPRD DIY. Proses pembubaran massa hanya melibatkan personel resmi dari kepolisian dan Brimob. Berbeda dengan pernyataan tersebut dalam Kompas.com menyebutkan bahwa terdapat rekaman yang menunjukan massa berkaos hitam turun dari truk polisi yang di parkirkan di kawasan Malioboro. Hal ini sama seperti aksi massa yang sebelumnya yang polisi justru membiarkan kelompok provokator untuk melakukan pelemparan batu dan molotov menuju kerumunan massa demonstrasi.
Narasi yang sama juga disampaikan oleh Polda DIY saat melakukan pemukulan mundur massa aksi di Bundaran UGM. Aparat kepolisian masuk ke kawasan Kampus UGM dan menghujani menggunakan gas air mata. Bahkan dalam radius terdekat seperti Rumah Sakit Panti Rapih jadi sarana publik yang terdampak hal tersebut. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh pihak aparat kepolisian, polresta Sleman membantah personelnya merangsek masuk ke area lingkungan kampus. Kenyataan yang terjadi dari rekaman video yang ada, polisi melontarkan gas air mata ke lingkungan kampus dan massa demonstran berusaha mencari tempat perlindungan di dalam kampus, area GIK UGM dan sekitarnya.
Ketika budaya premanisme dibiarkan tumbuh, kekerasan akan tetap terus ada di Indonesia. Embel-embel menjaga keamanan, ternyata perlindungannya hanya dimanfaatkan oleh kelompok elit semata bukan masyarakat umum. Aparat kepolisian menjadi pihak yang bertanggung jawab dari pemanfaatan premanisme ini dalam berbagai bentuk pengamanan di area kota Yogyakarta. Sudah semestinya Yogyakarta Berhati Nyaman dapat menumbuhkan rasa aman bagi masyarakatnya bukan menebarkan teror serta pembungkaman yang berujung pada kecemasan massal. Meski kini beberapa mahasiswa yang ditangkap telah dibebaskan dengan proses konsolidasi, advokasi serta pernyataan sikap, namun kecaman terhadap aksi dan tindak kekerasan tidak dibenarkan meskipun itu melibatkan aparatur pemerintahan yang menjaga kemanan masyarakat. (A.R.)





