Oleh: Moch Fuad Nasvian
“Wah, justru kami akan sangat terbantu jika memang dilakukan penelitian dan penyuluhan terkait berita hoax di sini,”
Celetukan itu saya dapatkan ketika mengantar 55 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam kelompok 159 dan 160 untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sekitar satu setengah jam dari Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Saat diskusi dengan perangkat desa, saya coba untuk melakukan assessment sederhana sesuai bidang keilmuan, yaitu algoritma media sosial. Katakanlah aji mumpung, tapi kan sayang jika dilewatkan.
Selama ini, saya sering menemukan data yang berasal dari warga kota ketika membahas algoritma sosial media. Warga kota ditemukan mudah dipengaruhi oleh konten sosmed. Mereka menghadapi ritme kerja padat sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa informasi secara mendalam sehingga rentan terpapar hoax.
Berbekal itu, saya membayangkan kondisi berbeda akan ditemukan pada masyarakat desa. Saya berasumsi arga desa punya lebih banyak aktivitas di luar rumah, sering berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan informasi secara langsung dari sekitar. Oleh karena itu, mereka akan lebih terlindungi dari penyebaran hoax. Nyatanya, bayangan itu terlalu sederhana.
Menurut perangkat desa, penyebaran hoax, misinformasi, dan disinformasi nyata terjadi. Banyak warga tidak memahami masalah secara utuh, namun galak di komentar. Kondisi ini makin parah ketika ada oknum yang mengarahkan opini warga demi kepentingan tertentu.
Di sinilah saya menyadari bahwa kerentanan terhadap informasi palsu tidak dapat dibagi secara sederhana antara masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat kota mungkin memiliki akses informasi lebih luas, tetapi kepadatan informasi, keterbatasan waktu, dan kecenderungan membaca secara cepat mempengaruhi kerentanan terhadap hoax. Masyarakat desa pun menghadapi tantangan lain dalam hal ini, seperti kesenjangan pendidikan, keterbatasan sumber pembanding, dominasi tokoh tertentu, serta tingginya kepercayaan kepada orang yang mengirimkan informasi.
Ada Algoritma di Antara Warga dan Informasi
Algoritma media sosial bekerja menggunakan berbagai sinyal, mulai riwayat tontonan, durasi, history, hingga konten yang dibagikan. Platform kemudian memperkirakan dan menampilkan informasi yang menarik perhatian.
Tujuannya sih agar praktis dan netizen mendapat informasi relevan. Namun jangan lupa bahwa seseorang dapat “tenggelam” dalam informasi tanpa proses seleksi. Selain itu, konten yang terlihat paling menarik belum tentu benar, “sehat”, dan bermanfaat.
Konten yang memancing kemarahan, ketakutan, atau konflik sering menghasilkan interaksi tinggi. Seseorang bisa saja tersulut emosi dan langsung berdebat di kolom komentar atau share. Di sini, sistem mengenalinya sebagai sinyal konten menarik sehingga terus merekomendasikan hal serupa.
Tapi algoritma tidak boleh dijadikan satu-satunya kambing hitam! Algoritma tidak secara otomatis menciptakan hoax. Penyebaran informasi juga dipengaruhi oleh pilihan pengguna, hubungan sosial, kepentingan pembuat konten, budaya komunikasi, serta kondisi politik dan ekonomi.
Dari Algorithmic Awareness Menuju Algorithmic Literacy
Di sinilah konsep algorithmic awareness menjadi relevan. Secara sederhana, algorithmic awareness adalah kesadaran bahwa terdapat sistem dinamis yang menyeleksi, mengurutkan, dan mempersonalisasi informasi yang dilihat. Namun, menyadari bahwa “kok konten ini muncul terus?” tak otomatis menjadikan seseorang memiliki algorithmic literacy. Kedua konsep tersebut related, tetapi levelnya berbeda.
Algorithmic awareness merupakan kesadaran bahwa proses seleksi dan personalisasi sedang berlangsung. Sementara itu, algorithmic literacy mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan merespons proses tersebut secara kritis.
Sederhananya, ketika seseorang menyadari bahwa video politik dengan sudut pandang tertentu terus muncul di berandanya, ia mulai memiliki algorithmic awareness. Ketika ia memahami bahwa kemunculan tersebut berkaitan dengan riwayat tontonan dan interaksinya, lalu memeriksa informasi melalui sumber lain, kesadaran itu mulai berkembang menjadi algorithmic literacy.
Literasi algoritma bukan berarti warga harus memahami coding, machine learning, atau rumus matematika yang digunakan platform. Warga setidaknya memahami bahwa layar media sosial bukanlah jendela bening yang menampilkan realitas apa adanya. Ada proses seleksi yang berlangsung sebelum informasi sampai kepada mereka.
Lalu, algorithmic awareness cenderung dipengaruhi oleh apa? Oeldorf-Hirsch dan Neubaum (2023) melakukan survei terhadap 2.107 pengguna media sosial di Amerika Serikat dan Jerman. Penelitian tersebut menemukan tiga prediktor penting, yaitu usia, tingkat pendidikan, dan frekuensi penggunaan media sosial. Pengguna yang lebih muda, memiliki pendidikan formal lebih tinggi, dan lebih sering menggunakan media sosial cenderung menunjukkan kesadaran algoritmis yang lebih tinggi.
Temuan tersebut memang berasal dari dua negara Barat sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan kondisi masyarakat desa di Indonesia.
Di satu sisi, temuan ini mendukung dugaan perangkat desa bahwa keterbatasan pendidikan dapat menyulitkan sebagian warga melakukan verifikasi informasi. Namun, pendidikan formal juga bukan jaminan mutlak. Orang berpendidikan tinggi masih dapat mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya, apalagi jika informasi tersebut datang berulang kali dan diperkuat oleh lingkungan sosialnya.
Frekuensi menggunakan media sosial juga tidak otomatis membuat seseorang lebih kritis. Seseorang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling setiap hari, tetapi tetap menganggap bahwa konten yang muncul merupakan gambaran lengkap mengenai realitas.
Dari perbincangan dengan Pak Carik, saya melihat bahwa penyuluhan tentang hoax perlu bergerak melampaui pesan klasik “saring sebelum sharing”. Pesan tersebut tetap penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan ekosistem informasi yang sekarang dihadapi masyarakat.
Warga perlu memahami bahwa konten viral belum tentu benar, komentar bukan bukti, dan pengulangan informasi tidak otomatis membuatnya menjadi fakta. Mereka juga perlu memahami bahwa berkomentar dengan marah tetap dihitung sebagai interaksi. Jadi, niat untuk “memarahi pembuat hoax” kadang justru ikut meningkatkan jangkauan kontennya. Agak ironis, memang.
Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Masyarakat desa tidak bisa hanya ditempatkan sebagai kelompok yang dianggap tertinggal dan perlu “diselamatkan” oleh orang kampus. Warga memiliki pengalaman, mekanisme verifikasi lokal, jaringan sosial, dan pengetahuan kontekstual yang justru tidak dimiliki masyarakat akademisi.
Tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok pemuda, ibu-ibu PKK, pengurus RT/RW, dan komunitas keagamaan dapat menjadi bagian penting dalam sistem verifikasi informasi. Tantangannya adalah menghubungkan mekanisme sosial tersebut dengan kemampuan verifikasi digital.
Dengan pendekatan semacam ini, kegiatan KKN tidak berhenti pada penyuluhan satu arah. Mahasiswa dan warga dapat bersama-sama memetakan jenis informasi yang paling sering menimbulkan kebingungan, platform yang paling banyak digunakan, sumber yang paling dipercaya, serta alasan warga meneruskan suatu pesan.
Algorithmic awareness dapat menjadi pintu masuk menuju literasi informasi yang lebih relevan dengan kehidupan digital masyarakat. Warga tidak harus berubah menjadi ahli teknologi. Mereka hanya perlu memiliki kesadaran bahwa apa yang muncul di layar bukanlah keseluruhan dunia.
Dan mungkin, semua itu memang harus dimulai dari satu pertanyaan sederhana, “Kenapa berita ini yang muncul terus di media sosial saya?”
Moch Fuad Nasvian, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); Punya minat di bidang Media dan Komunikasi, Komunikasi Digital, Algoritma dan Polarisasi
